Kasus Penolakan Shalat Id Harus Jadi Pelajaran Sidang Isbat


Umat Muslim melaksanakan shalat Idul Fitri 1437 Hijriah di halaman Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Rabu (6/7). (Republika/Yasin Habibi)

LalangBuana, JAKARTA — Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan terjadinya polemik pada penyelenggaraan tempat shalat Idul Fitri yang kini terjadi, harus menjadi bahan pertimbangan keputusan sidang Isbat. Pada sidang Isbat tahun ini seharusnya cukup menetapkan bahwa lebaran di Indonesia akan terjadi pada tanggal Jumat (21/4) atau Sabtu (22/4). Tak usah kemudian melalui  menteri agama menetapkan dengan memilih salah satu tanggalnya.


”Jadi cukup umumkan saja bahwa sesui sidang Isbat maka Idul Fitri tahun ini jatuh pada 21 atau 22 April. Cukup itu saja. Jangan berpiha. Biarkan umat Islam memilih sendiri. Negara hanya bertugas mengawasinya dan membuat perayaan Idul Fitri berjalan baik dan lancar. Ini karena melaksanakan shalat Idul Fitri adalah hak asasi setiap warga negara yang dijamin di konstistusi, pasl 29 UUD 1945,” kata Anwar Abbas, Selasa pagi (18/4/2023).


Abbas menyatakan perlunya sikap negara bersikap adil dan bijak dalam menentukan hari lebaran, semakin penting nilainya bagi masa-masa mendatang. Ini karena setiap kurun empat tahun pasti akan selalu terjadi beberapa kali perbedaan dalam menentukan Idul Fitri yang dilakukan melalui sistem hisab dan rukyat.


”Harapan saya siapa pun nanti menteri agamanya di masa mendatang, baik yang berpaham paham hisab atau rukyat, cukup menentukan bila ada perbedeaan hari lebaran putuskan saja bahwa pemerintah menetapkan bahwa Idul Fitri jatuh pada kedua hari itu. Silahkan warga menjalankannya dan pemerintah akan menjamin kelancarannya. Cukup itu saja. Sekali lagi tak usah memilih,” ujarnya.


Sebab, lanjut Abbas, kalau memilih menetapkan pada salah satu hari ketika terjadi perbedaan, maka imbasnya akan rumit ketika diimplementasikan. Padahal menteri agama ke depan akan terus berbeda-beda anutan paham atau mahzab keagamaan pribadinya.


”Maka tak usah dalam soal pelaksanaan hak beragama diintervensi sampai terjadi reziminasi paham keagamaan.Biarkan umat Islam selalu warga negara memilihnya sendiri,” tegas Anwar Abbas lagi.


Menyinggung mengenai kabar bila keinginan warga Muhammadiyah di Solo yang akan menggelar Idul Fitri pada 21 April ini  di alun-alun Pura Mangkunegara, Anwar Abbas, menegaskan sama sekali tidak ada masalah. Mengapa? Ini karena lahan-alun alun tersebut bukan fasilitas umum, melainkan property pihak pribadi yakni Pura Mangkunegara.


”Tak menjadi soal bila pihak Mangunegara tak menginjinkan. Itu kan lahan kepunyaanya. Kita harus hormati sikapnya dan warga Muhammadiyah akan mencari lahan yang lain. Ini bereda jadinya kalau lahan tersebut merupakab fasilitas negara atau umun, maka semua pihak bisa menggunakanya. Negara yakni pemerintah harus menjamin keamanan dan kelancaran acara shalat Idul Fitri tersebut. Bukan malah menolak pemakaian fasilitas umum tersebut,” kata Anwar Abbas menandaskan


 




Sumber:Republika