LalangBuana, JAKARTA — Penolakan sekelompok masyarakat atas terlibatnya timnas sepak bola Israel berbuntut pada pembatalan drawing Piala Dunia U20 di Bali. Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana mengatakan penentangan terhadap Pemerintah Israel seharusnya tak serta merta melarang warga Israel ke Indonesia.
Penolakan timnas Israel oleh sebagian masyarakat di Indonesia, sejumlah kepala daerah maupun politisi, menurut dia, patut disayangkan. Penolakan ini seolah memandang warga Israel atau negara yang diwakilinya haram untuk hadir di Indonesia.
“Padahal yang ditentang masyarakat dan Pemerintah Indonesia seharusnya kebijakan Pemerintah Zionis Israel,’’ kata Rektor Universitas Jenderal A Yani dalam keterangannya, Senin (27/3/2023). Mereka mengambil paksa dan menduduki tanah rakyat Palestina serta mempertahankannya dengan kekerasan yang melanggar HAM.
Karena, lanjut dia, hal itulah yang diamanatkan pembukaan konstitusi Indonesia, bahwa penjajahan harus dihapus dari muka bumi. Bila suatu saat Pemerintah Israel sudah mengakui kemerdekaan Palestina, termasuk mengembalikan tanah Palestina kepada rakyat Palestina.
Maka Indonesia tak bisa tidak mengakui negara Israel dan menjalin hubungan diplomatik karena sudah tak lagi melakukan penjajahan. Namun, bila persepsi mengharamkan Israel dan warganya yang dibenarkan, sampai kiamat Indonesia akan menolak hal berbau Israel.
‘’Bila demikian, apakah Indonesia tak dapat dipersamakan dengan Hitler dengan Nazinya yang hendak menghapus ras Yahudi? Hal yang justru bertentangan dengan HAM yang seharusnya tidak berkembang di bumi Indonesia,” jelasnya.
Penolakan timnas Israel untuk bertanding di Indonesia, seolah membuat Indonesia lebih Palestina dari Palestina. Mengingat, dubes Palestina untuk Indonesia yang mewakili rakyat dan Pemerintah Palestina tak keberatan timnas Israel bertanding di Indonesia.
Terlebih lagi penolakan semakin tak berdasar mengingat tahun lalu (Maret 2022) diselenggarakan Sidang Majelis Uni Inter Parlemen (Inter-Parliamentary Union) ke-144 di Nusa Dua Bali, salah satu delegasi yang hadir adalah Parlemen Israel, Knesset.
Lalu, Hikmahanto mempertanyakan, apa yang membedakan antara timnas Israel saat sekarang dengan parlemen Israel saat itu? Ia menambahkan, bukankanh Indonesia sebagai tuan rumah tak memiliki kendali atas siapa yang diundang penyelenggara, seperti FIFA atau IPU.
Maka, menurut dia, sepanjang telah menyatakan diri bersedia menjadi tuan rumah maka Indonesia harus mengambil risiko untuk tidak menolak siapapun anggota dari penyelenggara event internasional.
Sumber:Republika
